Home
ilustrasi (foto: Business Insider)
CALIFORNIA - Twitter, sebuah
layanan mikroblogging yang memiliki reputasi sebagai platform kebebasan
berpendapat dan mengekspresikan sesuatu, kini sedang dalam masalah. Pada
Senin lalu, Twitter dipanggil untuk memblokir akun berbau politik milik
pendukung Pro Ukraina oleh pemerintah Rusia.
Konflik antara Ukraina dan Rusia yang kini mulai mereda, mengungkapkan banyak hal mengenai pengaruh layanan jejaring soal tersebut, dalam dinamika krisis tersebut. Pada Rabu lalu, twitter kembali dilaporkan karena dicurigai bekerja sama dengan Turki untuk memantau konten terkait konfilk tersebut.
Seorang pejabat senior pemerintah Turki mengatakan kepada Reuters bahwa twitter akan lebih responsif terhadap perintah pengadilan Turki, yang menyerukan agar konten berbau konflik tersebut dihapus dari peredaran (platform).
Kasus lainnya terjadi pada Kamis, Twitter telah memblokir beberapa ‘kicauan’ atas permintaan birokrat Pakistan. New York Times mengatakan, pemerintah Pakistan mengklaim ada sejumlah ‘tweet’ yang menghujat dan tidak etis untuk dipublikasikan. Twitter pun mengabulkan sejumlah permintaan yang diajukan pemerintah Pakistan tersebut.
Seperti dikutip melalui Business Insider, Selasa (27/5/2014), terkait hal ini, Twitter belum membuat pernyataan apapun kepada publik berkaitan dengan salah satu dari kasus tersebut. Situs berlambang burung biru itupun enggan menanggapi komentar maupun pertanyaan yang diajukan.
Perusahaan ini sebelumnya mengatakan, mereka hanya mencoba menghormati dan taat pada hukum dan kebijakan yang berlaku pada masing masing negara.
Konflik antara Ukraina dan Rusia yang kini mulai mereda, mengungkapkan banyak hal mengenai pengaruh layanan jejaring soal tersebut, dalam dinamika krisis tersebut. Pada Rabu lalu, twitter kembali dilaporkan karena dicurigai bekerja sama dengan Turki untuk memantau konten terkait konfilk tersebut.
Seorang pejabat senior pemerintah Turki mengatakan kepada Reuters bahwa twitter akan lebih responsif terhadap perintah pengadilan Turki, yang menyerukan agar konten berbau konflik tersebut dihapus dari peredaran (platform).
Kasus lainnya terjadi pada Kamis, Twitter telah memblokir beberapa ‘kicauan’ atas permintaan birokrat Pakistan. New York Times mengatakan, pemerintah Pakistan mengklaim ada sejumlah ‘tweet’ yang menghujat dan tidak etis untuk dipublikasikan. Twitter pun mengabulkan sejumlah permintaan yang diajukan pemerintah Pakistan tersebut.
Seperti dikutip melalui Business Insider, Selasa (27/5/2014), terkait hal ini, Twitter belum membuat pernyataan apapun kepada publik berkaitan dengan salah satu dari kasus tersebut. Situs berlambang burung biru itupun enggan menanggapi komentar maupun pertanyaan yang diajukan.
Perusahaan ini sebelumnya mengatakan, mereka hanya mencoba menghormati dan taat pada hukum dan kebijakan yang berlaku pada masing masing negara.
0 komentar:
Posting Komentar